ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TEMPEH KIDUL KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

  • Cici CahyaRilla STIE Widya Gama Lumajang
  • Moh. Hudi Setyobakti STIE Widya Gama Lumajang
  • Mimin Yatminiwati STIE Widya Gama Lumajang
Keywords: Planning, Implementation, Administration, Reporting and Village Fund Allocation Accountability

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the suitability of the management of village fund allocations in Tempeh Kidul Village with Village Fund Allocation Management according to Regent Regulation No. 7 of 2017. This type of research is descriptive research with a qualitative approach where data obtained from Tempeh Kidul Village, Tempeh District in This form of interview and analysis uses Village Fund Allocation Management. The data used is primary data, where the data is processed from documentation data. The results of the research and discussion on the Village Fund Allocation Management Analysis by the village government of Tempeh Kidul, Tempeh District, Lumajang Regency, which were stated, it can be concluded that the management of ADD which includes: submission, distribution, management, planning, implementation, administration, reporting, and accountability, supervision in Tempeh Village Kidul, Tempeh District, Lumajang Regency is in accordance with Regent Regulation No. 7 of 2017 concerning Village Fund Allocation Management, namely the stage of submitting the Village Head to submit a letter to the Regent, the ADD distribution stage is carried out through the transfer of books from RKUD to RKD, the stage of managing ADD activities is carried out and evaluated transparently, Village Fund Allocation Planning which in the planning program and activities is prepared through the Dusun Deliberation (Musdus) then followed by the Musdes (Village Deliberation). Meanwhile, from the implementation stage to support openness and clear information delivery to the community in the implementation of the physical activities carried out, the funds are sourced from village fund allocations. The Administration stage is carried out by the Village Treasurer. The reporting stage where the Village Head submits the APBDes realization report to the Regent/Mayor. The accountability stage in which the financial management of the Village Fund Allocation must be carried out efficiently and effectively, transparently and accountably. The BPD Supervision Phase is very active in overseeing the management of add in the Village Government.

References

Bahri, S. (2016). Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS,. Penerbit Andi.
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar (Ketiga). Erlangga.
Bastian, I. (2014). Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta:Erlangga.
BPKP. (2015). Petunjuk dan Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih di antara Lima Pendekatan) Edisi Ketiga. Jakarta:Pustaka Pelajar.
Conyers, Diana. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar. (1991). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Dari, D. W.,.Warsono, H. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
Gregorius, S. (2006). Desentralisasi Kerakyatan : gagasan dan praksis.
Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
Hidayati, N. (2016). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Emprints. Umpo.ac.id. UPT Perpustakaan. Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah PonorogoHury, Risti Valentina. 2015. Akuntabilias Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi dana desa dalam Proses Pembangunan di desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Skripsi; Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Indriantoro, Supomo. (2002). Metode Penelitian Bisnis. BPFE. Yogyakarta
Karom, A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Tahun 2017. Jurnal Unej.
Kurnia, R., Sebrina, N., dan Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kebupaten Pasaman Barat). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1) Seri B, 159-180. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
Mamik. 2015. Metodelogi Kulalitatif. Sidoarjo: Zafatama Publisher
Manila, I. GK. (1996). Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Mardiasmo. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Andi.
Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyadi, Y. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Pawindan Kecamatan Ciaimis Kabupaten Ciamis. Beranda>Volume 5, No.2. Jurnal Uniga. Universitas Galuh.
Murtiono Yusuf. Modul Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Infest Yogyakarta.
Pemeritahan Desa Tempeh Kidul Tahun Anggaran 2020.
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Dana Transfer Pada Setiap Desa di Kabupaten Bone.
Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanan UU NO 6 Tahun 2014.
Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
Putra, P.E. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. JOM FISIP Vol. 5 No.5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Riau.
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2017.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumarna, A. (2015). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa Informasi khusus seputar pengelolaan keuangan desa.
Syaikul, P. (2018). Kemampuan Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. E-skripsi; Universitas Andalas
Tamtama, Derro Madya. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kecamatan Kare). Skripsi; Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Tjokroamidjojo, Bintoro. Perencanaan Pembangunan. Cetakan Kelima. (1996). Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
Tumbel, S. M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Tesis; Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Universitas Sam Ratulangi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Walukow, M.I. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Universitas Sam Ratulangi.
Wawo, A.A.,.Muthalib, A.A. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Matahoalu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe). Jurnal Proges Ekonomi Pembangunan (JPEP). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo.
Wida, S.A. (2016). Akuntanbilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Skripsi; Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Widjaja, HAW. (2004) Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh.
Wulandari, A. P. A. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang). Repository STIE Widya Gama Lumajang. Jurusan Akuntansi STIE Widya Gama Lumajang.
Published
2021-09-20