Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

(Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2016)

  • Miftakhul Ulum STIE Widya Gama Lumajang
Keywords: Financial Performance, Financial Capability

Abstract

This study aims to analyze financial performance and analyzes the ability of local government financial of lumajang regency in the implementation of regional autonomy the period 2012-2016 in terms of the ratio financial. Instrument the analysis used for measuring financial management performance and ability regional financial of lumajang regency are the ratio regional financial independence, the ratio effectiveness, the ratio activity, the ratio of growth, and the ratio of degrees autonomy fiscal.Research based on the result can be seen that financial performance lumajang regency are less, seen from the ratio in the category of regional financial independence is considered to be less, the ratio of the effectiveness of financial a region including very effective, the ratio of regional financial activity in the category of less, the ratio growth categorized less. The ability regional financial lumajang regency are low, seen from the ratio of degrees autonomy fiscal who are less.

References

Agustina, Oesi (2013), Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (Tahun Anggaran 2007-2011), Jurnal Ekonomi Universitas Brawijaya.
Febriyanti, Ayu (2012), Analisis kinerja keuangan pemerintah studi kasus pada daerah kota malang, Jurnal ekonomi Universitas Brawijaya.
Fidelius, 2013, Analisis rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan Daerah Kota Manado, Jurnal EMBA, Vol. 1 No.4 Desember 2013.
Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta.
Mamesah D, J. 1995. Sistem Administrasi Keuangan Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Machmud, Marsita (2014), Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 14 no. 2 - Mei 2014.
Muhammad (2015),akuntabilitas, transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat daerah kota dempasar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Republik Indonesia.2003. Undang- Undang No 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Republik Indonesia.Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690 900 327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
Safi’i, 2007.Strategi dan Kebijakan Pembngunan Ekonomi Daerah (Perspektif Teoritik). Malang: Averroes Press.
Subrata, 2003.Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi) 1.Semarang : CV.Aneka Ilmu.
Yusuf, Mohammad, 2010. Langkah Pengelolaan Aset Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Jakarta : Salemba Empat.
Published
2018-08-24